Kapolda Maluku Utara Buka Gelar Operasional Triwulan III, Tekankan Profesionalisme dan Reformasi Kultural Polri
sihumas
7 October 2025 1:13 pm
.
2 min read
HUMAS POLDA MALUT — Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., membuka kegiatan Gelar Operasional (GO) Bidang Pembinaan dan Operasional Triwulan III Tahun 2025, Selasa (7/10/2025), di Aula Kantor Pemda Kabupaten Halmahera Selatan.
Kegiatan ini dihadiri Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., pejabat utama Polda, serta para Kapolres, Kabag, dan Kasat jajaran Polres dan Polresta Polda Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Kapolda secara resmi membuka kegiatan dengan mengangkat tema “Melalui Gelar Operasional Triwulan III Tahun 2025 sebagai sarana meningkatkan kinerja satuan guna terciptanya Harkamtibmas.”
Tema tersebut, kata Kapolda, mencerminkan tekad dan komitmen Polda Maluku Utara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung program-program pemerintah.
Baca juga:
Lanjut, Kapolda menekankan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pengawasan, analisis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di seluruh jajaran. “Melalui forum ini, kita dapat menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, serta mencari solusi bersama demi peningkatan kinerja kepolisian di wilayah Maluku Utara,” ujarnya.
Kapolda juga menyinggung peran Polri dalam mengawal demokrasi di tengah dinamika masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran aparat kepolisian dalam setiap aksi demonstrasi bukan untuk membatasi kebebasan warga, melainkan menjamin agar kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, lanjutnya, dalam praktik di lapangan, tak jarang aksi penyampaian pendapat disusupi kepentingan yang dapat memicu kericuhan bahkan korban jiwa.
Karena itu, Polri harus tetap profesional dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kapolda menilai tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Selain menjaga keamanan, Polri juga dituntut mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. “Pengabdian tanpa henti adalah fondasi utama Polri dalam mengawal misi besar pemerintah dalam Asta Cita,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri. Reformasi kultural, integritas, dan profesionalitas menjadi prioritas untuk menghadirkan wajah Polri yang humanis dan berorientasi pelayanan.
Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menekankan pentingnya manajemen kepolisian yang efektif dan akuntabel. Menurutnya, pelaksanaan program, kegiatan, serta anggaran harus dikelola dengan prinsip transparansi dan efisiensi.
“Kebijakan pimpinan harus diterjemahkan secara nyata hingga ke unit terkecil agar kinerja organisasi berjalan optimal,” tuturnya.
Berita Lainnya
