Kapolda Maluku Utara Terima Silaturahmi Pengurus Wilayah IKA PMII, Bahas Isu Tanah dan Hutan Adat

Maluku Utara – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si, menerima kunjungan silaturahmi dari Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Provinsi Maluku Utara. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Kapolda dan membahas isu strategis terkait tanah dan hutan adat di wilayah Maluku Utara.

Dalam penyampaiannya, Kapolda menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap hutan adat melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda). Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya payung hukum yang jelas, hutan adat berpotensi diambil alih oleh negara dan dialihkan kepada pihak perusahaan.

“Kita harus mendorong pemerintah daerah agar segera menetapkan Perda tentang pengakuan hutan adat. Tanpa Perda, hutan adat tidak memiliki kekuatan hukum dan rentan terhadap alih fungsi yang merugikan masyarakat adat,” tegas Irjen Pol. Waris Agono.

Sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan terhadap masyarakat adat, Kapolda mengungkapkan bahwa Polda Maluku Utara telah membentuk Kampung Adat di wilayah Tobelo saat kunjungan kerja ke Polres Halmahera Utara. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mendorong penyusunan Perda perlindungan masyarakat adat, meski prosesnya hingga kini masih berjalan.

Baca juga:

Aksi Premanisme di Wilayah Pertambangan di Tolak Para Tokoh Desa Wailukum

Selain itu, Kapolda turut menyinggung persoalan pertambangan ilegal. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia memproduksi sekitar 1.100 ton emas, namun kontribusi royalti kepada negara masih tergolong kecil.

“Kami diperintahkan untuk menindak tegas aktivitas pertambangan emas ilegal, khususnya di Maluku Utara,” ujarnya.

Kapolda juga menyatakan bahwa dirinya telah cukup memahami kondisi dan persoalan yang ada di Maluku Utara, karena pernah bertugas di wilayah tersebut pada tahun 2006.

Baca juga:

18 Hari Operasi Berantas Premanisme, Polda Sulut dan Jajaran Ungkap 189 Kasus dan Amankan 63 Tersangka

Sementara itu, perwakilan Pengurus Wilayah IKA PMII Provinsi Maluku Utara menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya tanah adat yang kini dikuasai perusahaan secara sepihak.

“Kami datang untuk berdiskusi terkait persoalan tanah adat yang semakin memprihatinkan. Tanah yang selama ini dikelola masyarakat lokal kini banyak diambil alih tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat,” ujar perwakilan IKA PMII.

Mereka juga menginformasikan rencana keberangkatan ke Jakarta untuk mempersiapkan agenda organisasi dan berharap kegiatan mereka mendapat dukungan dari Kapolda.

Baca juga:

Tokoh Pemuda Suku Kamoro Apresiasi TNI-Polri atas Evakuasi Korban Kekerasan KKB di Yahukimo

Sebagai penutup, IKA PMII memberikan apresiasi atas kinerja Kapolda yang dinilai sigap dan tegas dalam menangani isu-isu strategis di Maluku Utara, meski belum genap satu tahun menjabat.