Wakapolda Maluku Utara Tekankan Netralitas Polri dalam Pemilukada 2024 pada Kunjungan Kerja ke Polres Pulau Morotai

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K, S.H., M.Hum., melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Pulau Morotai pada Selasa, 28 Agustus 2024, bertempat di Aula Kantor Bupati Morotai. Dalam kunjungannya, Brigjen Stephen memberikan arahan penting kepada seluruh personel Polres Morotai terkait netralitas dan pelaksanaan tugas Polri menjelang Pemilukada Maluku Utara 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara, termasuk Dir Intelkam Polda Malut Kombes Pol Yushfi Munif Nasution, S.Sos., S.I.K., M.Hum., Kasubdit Provos Polda Malut Kompol Azis Ibrahim Muamar, S.H., M.Si, Kapolres Morotai AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah, S.I.K, dan Wakapolres Morotai Kompol Abdul Halim Rangkuti, S.H., bersama jajaran personel Polres Morotai.

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Stephen, dalam arahannya menegaskan pentingnya netralitas Polri sebagai amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses demokrasi.wakapolda menekankan bahwa netralitas merupakan prinsip fundamental bagi Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Setiap anggota Polri dilarang memberikan dukungan politik dalam bentuk apapun, termasuk melalui media sosial, pertemuan, atau simbol-simbol tertentu. Menjaga netralitas, kata Brigjen Stephen, adalah cerminan dari integritas dan profesionalitas Polri.

Untuk itu, Wakapolda menginstruksikan pengawasan ketat terhadap netralitas anggota Polri. Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Selain itu,mengingatkan pentingnya peran pimpinan dalam memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Brigjen Stephen juga menyoroti bahwa fokus utama Polri selama Pemilukada adalah menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh tahapan pemilu. Ia meminta seluruh anggota untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan, provokasi, dan konflik.Polri, lanjutnya, harus melakukan pendekatan preventif melalui patroli, pengawasan, dan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu.

Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif juga menjadi penekanan Wakapolda selama Pilkada. Penegakan hukum harus berdasarkan fakta dan bukti yang kuat tanpa memandang latar belakang politik pihak yang terlibat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri dengan menunjukkan sikap profesional dan tidak memihak.

Terakhir, Brigjen Stephen menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adalah prioritas utama Polri. Ia meminta agar hak-hak masyarakat, terutama hak pilih, terlindungi dengan baik tanpa adanya intimidasi atau ancaman, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.