Blog

Dalam rangka mencegah dan memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat, personel Satuan Tugas Operasi Pekat terus meningkatkan kegiatan patroli. Memasuki hari keenam, personel Satgas Operasi Pekat melaksanakan patroli dan pengawasan di Pelabuhan Speed Sofifi–Ternate, Sabtu (14/12). Kegiatan patroli ini difokuskan pada upaya pencegahan peredaran minuman keras (miras), narkoba, perjudian, prostitusi, serta tindak pidana pencurian, khususnya di […]

HUMAS POLDA MALUT – Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polsek Pelabuhan Ahmad Yani Polres Ternate melalui Operasi Pekat Kieraha II-2025 melaksanakan razia minuman beralkohol ilegal di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Sabtu (13/12/25) malam. Dalam gekiatan tersebut, personel piket Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad […]

Pegunungan Bintang — Satgas Operasi Damai Cartenz kembali mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Melalui kegiatan patroli humanis, personel Satgas menyambangi Kampung Apom, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pada Kamis (11/12/2025). Kegiatan patroli dipimpin langsung oleh IPDA Munawar dan dilaksanakan dengan cara membangun komunikasi yang santai dan penuh keakraban bersama […]

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan absolut terhadap penugasan atau perbantuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur institusi kepolisian. Menurut Rano, […]

JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Menurut Habiburokhman, Putusan MK tersebut tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. MK hanya membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari […]

Pernyataan Mahfud MD yang menyebut Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Polri serta Undang-Undang ASN merupakan kesimpulan yang terlalu disederhanakan dan tidak mencerminkan pembacaan hukum yang utuh. Dalam negara hukum, perdebatan normatif tidak boleh berhenti pada tafsir tekstual semata, apalagi jika mengabaikan penjelasan undang-undang dan asas-asas dasar […]